Jaguarinfo.id, Balikpapan – Bank Indonesia bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian resmi menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) 2026. Pertemuan strategis yang berlangsung secara hybrid di Balikpapan pada Kamis (12/2) ini bertujuan mempercepat transformasi digital pemerintahan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara.
Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Ir. H. Seno Aji, M.Si., membuka secara resmi agenda tersebut. Acara ini juga menghadirkan tokoh kunci seperti Puji Gunawan (Asisten Deputi Kemenko Perekonomian), M. Firdauz Muttaqin (Direktur Eksekutif Departemen Regional Bank Indonesia), serta para pimpinan daerah dan perwakilan instansi anggota TP2DD.
Dalam evaluasi kinerja TP2DD Championships 2026, Puji Gunawan menekankan bahwa kebijakan digitalisasi bukan sekadar tren teknologi. Ia mengingatkan kembali instruksi Presiden RI agar penyusunan kebijakan berfokus pada pelayanan yang cepat dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
”Penyusunan kebijakan perlu berfokus pada pelayanan yang cepat dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat, serta mendorong kemandirian dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan adil,” tegas Puji dalam paparannya.
Selaras dengan arahan Menko Perekonomian, Satgas P2DD tahun ini menitikberatkan pada perluasan kanal digital seperti QRIS dan Kartu Kredit Indonesia (KKI). Selain itu, penguatan layanan sinyal di wilayah 3T dan optimalisasi sistem informasi Bank Pembangunan Daerah (BPD) menjadi prioritas utama untuk menutup celah kesenjangan digital.
Satgas P2DD telah merumuskan empat pilar utama guna memastikan digitalisasi daerah berjalan optimal.
Kemandirian Daerah: Mendorong local tax ratio melalui implementasi Peta Jalan ETPD yang lebih tajam.
Layanan Publik Responsif: Memperluas penggunaan QRIS-Tap di sektor transportasi dan fitur online payment KKI untuk belanja daerah.
Transparansi Pemerintahan: Memperkuat peran BPD sebagai agregator transaksi dan integrasi data keuangan.
Monitoring Efektif: Menerapkan kriteria evaluasi baru melalui Program Katalis P2DD.
Provinsi Sulawesi Utara mencuri perhatian dalam ajang ini dengan rapor kinerja yang positif. Pada Championships 2025, Sulawesi Utara berhasil mengamankan peringkat ketiga kategori Provinsi di wilayah Sulawesi. Prestasi ini diikuti oleh Kota Tomohon (Peringkat 2) dan Kota Manado (Peringkat 3) untuk kategori Kota, serta Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang meraih peringkat ketiga di kategori Kabupaten.
Lonjakan performa paling impresif datang dari Kabupaten Kepulauan Talaud. Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) wilayah tersebut melesat dari 90,2% menjadi 98,0%. Keberhasilan ini membawa Talaud meroket ke peringkat 5 besar kategori Kabupaten se-Sulawesi. Secara kolektif, seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Utara kini telah menyandang predikat tertinggi, yaitu kategori “Digital”.
ADP
