Jaguarinfo.id, Manado – Kasus dugaan tindak pidana fidusia yang dilaporkan PT Hasjrat Multifinance memasuki tahap persidangan.
Kejaksaan Negeri Manado telah menyatakan berkas perkara tersangka berinisial W.S. lengkap atau P-21.
Sebelumnya, penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Manado melalui Tahap 2 pada 27/10/2026. Selanjutnya, perkara tersebut akan berlanjut ke proses persidangan.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Kasus tindak pidana fidusia ini bermula dari laporan PT Hasjrat Multifinance ke Polresta Manado pada Maret 2026.
Laporan tersebut diwakili Tim Litigasi PT Hasjrat Multifinance, Oksalin Girysvia Ulaan, S.H. Ia didampingi kuasa hukum Raymond Christophorus Tulung, S.H., Christian Ante, S.H., dan Frenly Lombok, S.H. Ketiganya tergabung dalam Kantor Advokat Raymond Christophorus Tulung & Partners.
Perkara ini berkaitan dengan dugaan pengalihan kendaraan yang masih menjadi objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan dan persetujuan PT Hasjrat Multifinance.
Tindakan tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
Kuasa Hukum PT Hasjrat Multifinance Ingatkan Risiko Pidana
Kuasa hukum PT Hasjrat Multifinance, Raymond Christophorus Tulung & Partners, menegaskan bahwa status P-21 menunjukkan berkas perkara telah lengkap untuk melanjutkan proses hukum.
Namun, status tersebut tidak serta-merta menyatakan tersangka bersalah.
Sebab, keputusan mengenai bersalah atau tidaknya seseorang tetap menjadi kewenangan majelis hakim melalui persidangan.
“Putusan mengenai bersalah atau tidaknya seseorang tetap menjadi kewenangan majelis hakim melalui proses persidangan yang terbuka dan adil. Kami menghormati asas praduga tak bersalah sebagai prinsip fundamental dalam penegakan hukum,” ujar kuasa hukum.
Selain itu, kuasa hukum mengingatkan masyarakat agar tidak mengalihkan, menjual, atau menggadaikan kendaraan yang masih dalam masa kredit tanpa persetujuan tertulis perusahaan pembiayaan.
Tindakan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi pidana apabila memenuhi unsur pelanggaran ketentuan hukum tentang jaminan fidusia.
Pihak kuasa hukum berharap proses hukum ini memberikan kepastian hukum sekaligus edukasi kepada masyarakat.
Dengan demikian, masyarakat diharapkan lebih memahami kewajiban dalam perjanjian pembiayaan dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.


















