Jaguarinfo.id – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulawesi Utara memperkuat strategi pengendalian inflasi menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Upaya tersebut dibahas dalam kegiatan Bincang Media SENJA (SinErgi daN Jalin Komunikasi Bersama MediA) yang berlangsung Kamis (12/11/2026).
Kegiatan ini bertujuan memperkuat komunikasi publik yang terarah dan terkoordinasi.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Dengan demikian, masyarakat dapat memahami perkembangan harga serta upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas inflasi.
Hadir dalam kegiatan tersebut Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Purwanto; Kepala Biro Perekonomian Provinsi Sulawesi Utara, Reza A. W. Dotulung; Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Utara, Rahel Ruth Rotinsulu; perwakilan Satgas Pangan Polda Sulawesi Utara, IPDA Donny Samel; serta staf Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara, Angelique Tolu.
Cabai Rawit Jadi Pemicu Tekanan Inflasi
Dalam pemaparannya, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara, Purwanto, menjelaskan bahwa kenaikan tekanan inflasi pada September dan Oktober 2026 terutama berasal dari kelompok pangan bergejolak atau volatile food.
Komoditas cabai rawit menjadi salah satu penyumbang utama. Kondisi tersebut berkaitan dengan dinamika pasokan dan faktor cuaca.
“Tekanan inflasi pada September dan Oktober 2026 terutama dipengaruhi oleh komoditas pangan bergejolak, khususnya cabai rawit. Kondisi ini berkaitan dengan dinamika pasokan dan faktor cuaca,” jelas Purwanto.
Merespons situasi itu, Bank Indonesia bersama TPID Sulawesi Utara memperkuat pengendalian inflasi melalui strategi 4K.
Strategi tersebut meliputi Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
Sejumlah langkah juga terus dilakukan. Di antaranya meningkatkan Gerakan Pangan Murah (GPM), memperkuat produktivitas pertanian melalui Program Petani Unggulan Sulawesi Utara (PATUA), serta memberikan dukungan sarana produksi.
Selain itu, TPID memperkuat Kerja Sama Antar Daerah (KAD), Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), dan neraca pangan. Edukasi belanja bijak serta pengurangan pemborosan pangan juga menjadi perhatian.
Inflasi Sulut 2026 Diproyeksikan 5–8 Persen
Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Provinsi Sulawesi Utara, Reza A. W. Dotulung, menjelaskan bahwa tekanan inflasi turut dipengaruhi rendahnya basis inflasi pada tahun-tahun sebelumnya atau low base effect.
Dinamika harga energi dan kondisi iklim juga berdampak terhadap biaya produksi serta distribusi pangan.
“Inflasi Sulawesi Utara saat ini turut dipengaruhi oleh rendahnya basis inflasi pada tahun-tahun sebelumnya, dinamika harga energi, serta kondisi iklim yang berdampak terhadap biaya produksi dan distribusi pangan,” jelas Reza.
Berdasarkan perkembangan tersebut, Biro Perekonomian memproyeksikan inflasi Sulawesi Utara sepanjang 2026 berada pada kisaran 5–8 persen.
Menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyiapkan sejumlah langkah antisipasi.
Pemerintah mendorong masyarakat menanam kebutuhan pangan di pekarangan rumah. Masyarakat juga diajak mempersiapkan kebutuhan pangan sejak dini ketika harga masih relatif terjangkau.
Selain itu, pemerintah menggalakkan Gerakan Stop Boros Pangan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga menyiapkan dukungan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk intervensi jika kondisi di lapangan membutuhkan langkah tersebut.
Gerakan Pangan Murah Diperluas
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Utara, Rahel Ruth Rotinsulu, menegaskan bahwa Gerakan Pangan Murah terus diperkuat untuk menjaga keterjangkauan harga.
“Gerakan Pangan Murah terus kami perkuat untuk menjaga keterjangkauan harga pangan, khususnya bagi masyarakat yang rentan terhadap kenaikan harga. Kami juga mengembangkan berbagai inovasi agar program ini menjangkau lebih banyak masyarakat,” jelas Rahel.
Pelaksanaan GPM juga terus berkembang melalui sejumlah inovasi. Program tersebut meliputi GPM Harmoni di lingkungan rumah ibadah, GPM Tematik sesuai kebutuhan dan momentum tertentu, serta GPM Bersubsidi.
Selain itu, terdapat GPM Basalur yang menyesuaikan kebutuhan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
Dinas Ketahanan Pangan juga merencanakan GPM Keliling. Program ini bertujuan menjangkau masyarakat di wilayah yang memiliki keterbatasan akses.
Menjelang Natal, kolaborasi lintas instansi akan terus diperkuat. Dengan begitu, pemerintah dapat menentukan intervensi berdasarkan wilayah, jenis komoditas, dan kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Produksi Pangan Lokal Terus Diperkuat
Dari sektor pertanian, staf Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara, Angelique Tolu, menyampaikan bahwa pemerintah telah menjalankan sejumlah program untuk memperkuat produksi pangan lokal.
Program tersebut mencakup bantuan pengembangan padi ladang seluas 462 hektare dan padi sawah PM AAS seluas 7.351 hektare.
“Penguatan produksi pangan lokal terus kami lakukan melalui bantuan pengembangan padi ladang seluas 462 hektare dan padi sawah PM AAS seluas 7.351 hektare. Ke depan, pengembangan kawasan dan pola tanam bergilir akan terus didorong untuk menjaga kesinambungan pasokan,” jelas Angelique.
Ke depan, pemerintah akan melanjutkan pengembangan kawasan pertanian. Penerapan pola tanam bergilir juga menjadi salah satu langkah untuk menjaga kesinambungan pasokan pangan.
Sementara itu, perwakilan Satgas Pangan Polda Sulawesi Utara, IPDA Donny Samel, menekankan pentingnya mengurangi ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah.
“Ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah perlu dikurangi melalui penguatan produksi lokal dan pemantauan harga. Masyarakat juga dapat memanfaatkan lahan pekarangan untuk mendukung ketahanan pangan rumah tangga,” jelas Donny.
Perkuat Sinergi Jelang Natal dan Tahun Baru
Melalui Bincang Media SENJA, TPID Sulawesi Utara menegaskan komitmen memperkuat pengendalian inflasi menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Sejumlah langkah prioritas mencakup intensifikasi Gerakan Pangan Murah, Fasilitasi Distribusi Pangan, pemantauan harga, serta penguatan komunikasi publik.
Dalam jangka panjang, TPID juga mendorong peningkatan produktivitas pertanian, optimalisasi kalender tanam, pengembangan infrastruktur penyimpanan, dan penguatan kerja sama antardaerah.
TPID Sulawesi Utara turut mengajak masyarakat berbelanja secara bijak dan mengurangi pemborosan pangan.
Pemanfaatan pangan lokal juga perlu ditingkatkan.
Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung stabilitas harga sekaligus memperkuat ketahanan pangan Sulawesi Utara secara berkelanjutan.


















