Jaguarinfo.id, Manado – Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol Suryadi, membantah dugaan permintaan dana operasional yang menyeret namanya dalam penanganan sengketa tanah di Kelurahan Malalayang Satu, Kota Manado.
Suryadi menegaskan, penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam perkara tersebut telah mengikuti prosedur hukum. Keputusan itu mengacu pada putusan praperadilan serta rekomendasi Biro Pengawasan Penyidikan (Wassidik) Bareskrim Polri.
Polemik ini mencuat setelah pengusaha John Hamenda melalui kuasa hukumnya, advokat Santrawan Paparang, mengajukan pengaduan ke Divisi Propam Mabes Polri di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Pengaduan tersebut berkaitan dengan penanganan sengketa tanah seluas sekitar 52.651 meter persegi di Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado. Aset tersebut ditaksir bernilai Rp600 miliar.
Saat dikonfirmasi Kamis (12/11/2026) malam, Suryadi mengaku belum mengetahui secara langsung adanya pengaduan tersebut. Ia baru mengetahui kabar itu setelah seorang wartawan membagikan pemberitaan kepadanya.
“Saya baru dapat berita ini karena ada disebar oleh wartawan mungkin yang mengeshare ke saya terkait itu. Kalau masalah dilaporkan ke Propam Mabes saya belum tahu, karena baru membaca di berita tersebut,” ujarnya.
Suryadi Jelaskan Dasar Penerbitan SP3
Suryadi menjelaskan, Ditreskrimum Polda Sulut menangani perkara sengketa tanah tersebut melalui Subdit II Harda.
Terkait penghentian penyidikan, ia menyebut penyidik menerbitkan SP3 setelah adanya putusan praperadilan. Selain itu, Biro Wassidik Bareskrim Polri juga memberikan rekomendasi setelah salah satu pihak mengajukan permohonan gelar perkara.
“Kemudian posisi perkara tersebut, itu memang sudah dilakukan SP3 terhadap perkaranya dengan dasar adalah adanya putusan praperadilan. Kemudian adanya juga rekomendasi dari Biro Wassidik, karena pada saat itu ada salah satu pihak memohon untuk digelar di Biro Wassidik atas putusan praperadilan,” jelasnya.
Ia menambahkan, rekomendasi Biro Wassidik Bareskrim Polri meminta penyidik mematuhi putusan praperadilan dengan menghentikan perkara tersebut.
“Hasil dari Biro Wassidik, Bareskrim bahwa rekomendasinya adalah harus mematuhi putusan praperadilan yaitu menghentikan perkara tersebut,” ungkapnya.
Suryadi juga menegaskan bahwa penyidik telah menjalankan tahapan penanganan perkara sesuai standar operasional prosedur (SOP), termasuk melalui mekanisme gelar perkara yang melibatkan pengawas eksternal.
“Kalau menurut saya sudah sesuai dengan tahapan atau SOP tentang penyidikan tindak pidana dan kemudian juga melalui mekanisme gelar yang dilakukan oleh penyidik dan diikuti oleh para pengawas eksternal sudah sesuai SOP yang ada di KUHAP,” tandasnya.
Bantah Permintaan Dana, Siapkan Langkah Hukum
Lebih lanjut, Suryadi menilai tuduhan permintaan dana operasional tidak masuk akal. Menurutnya, perkara tersebut sudah memiliki dasar putusan praperadilan dan rekomendasi gelar khusus Bareskrim Polri.
Ia juga meminta agar pihak yang menyampaikan tuduhan tersebut dapat menunjukkan bukti.
“Jangan membuat fitnah dengan laporan atau pemberitaan yang mengaburkan pokok persoalan kepastian hukum yang dilakukan penyidik Ditreskrimum Polda Sulut.”
Suryadi bahkan menyatakan akan menempuh langkah hukum apabila John Hamenda atau kuasa hukumnya tidak dapat membuktikan laporan tersebut.
“Kalau tidak ada bukti laporan tersebut maka akan kami tuntut balik.”
Dengan demikian, Suryadi menegaskan bahwa penghentian penyidikan perkara sengketa tanah Malalayang Satu merupakan tindak lanjut putusan praperadilan dan rekomendasi Biro Wassidik Bareskrim Polri.


















