Dirreskrimum Polda Sulut Kombes Suryadi Ancam Tuntut Balik John Hamenda Jika Tak Bisa Buktikan Tuduhan

- Aldy Pascoal

Sabtu, 14 November 2026 - 17:00 WITA

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Dirreskrimum Polda Sulawesi Utara Kombes Pol Suryadi memberikan klarifikasi terkait dugaan permintaan dana operasional dan penghentian penyidikan perkara sengketa tanah di Malalayang, Manado.

Dirreskrimum Polda Sulawesi Utara Kombes Pol Suryadi memberikan klarifikasi terkait dugaan permintaan dana operasional dan penghentian penyidikan perkara sengketa tanah di Malalayang, Manado.

Jaguarinfo.id, Manado – Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol Suryadi, membantah dugaan permintaan dana operasional yang menyeret namanya dalam penanganan sengketa tanah di Kelurahan Malalayang Satu, Kota Manado.

Suryadi menegaskan, penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam perkara tersebut telah mengikuti prosedur hukum. Keputusan itu mengacu pada putusan praperadilan serta rekomendasi Biro Pengawasan Penyidikan (Wassidik) Bareskrim Polri.

Polemik ini mencuat setelah pengusaha John Hamenda melalui kuasa hukumnya, advokat Santrawan Paparang, mengajukan pengaduan ke Divisi Propam Mabes Polri di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pengaduan tersebut berkaitan dengan penanganan sengketa tanah seluas sekitar 52.651 meter persegi di Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado. Aset tersebut ditaksir bernilai Rp600 miliar.

Saat dikonfirmasi Kamis (12/11/2026) malam, Suryadi mengaku belum mengetahui secara langsung adanya pengaduan tersebut. Ia baru mengetahui kabar itu setelah seorang wartawan membagikan pemberitaan kepadanya.

“Saya baru dapat berita ini karena ada disebar oleh wartawan mungkin yang mengeshare ke saya terkait itu. Kalau masalah dilaporkan ke Propam Mabes saya belum tahu, karena baru membaca di berita tersebut,” ujarnya.

Baca Juga :  Wakapolda Sulut Ibadah Minggu Kasih Bersama PJU di Gereja Mawar Sharon Manado
Suryadi Jelaskan Dasar Penerbitan SP3

Suryadi menjelaskan, Ditreskrimum Polda Sulut menangani perkara sengketa tanah tersebut melalui Subdit II Harda.

Terkait penghentian penyidikan, ia menyebut penyidik menerbitkan SP3 setelah adanya putusan praperadilan. Selain itu, Biro Wassidik Bareskrim Polri juga memberikan rekomendasi setelah salah satu pihak mengajukan permohonan gelar perkara.

“Kemudian posisi perkara tersebut, itu memang sudah dilakukan SP3 terhadap perkaranya dengan dasar adalah adanya putusan praperadilan. Kemudian adanya juga rekomendasi dari Biro Wassidik, karena pada saat itu ada salah satu pihak memohon untuk digelar di Biro Wassidik atas putusan praperadilan,” jelasnya.

Ia menambahkan, rekomendasi Biro Wassidik Bareskrim Polri meminta penyidik mematuhi putusan praperadilan dengan menghentikan perkara tersebut.

“Hasil dari Biro Wassidik, Bareskrim bahwa rekomendasinya adalah harus mematuhi putusan praperadilan yaitu menghentikan perkara tersebut,” ungkapnya.

Suryadi juga menegaskan bahwa penyidik telah menjalankan tahapan penanganan perkara sesuai standar operasional prosedur (SOP), termasuk melalui mekanisme gelar perkara yang melibatkan pengawas eksternal.

Baca Juga :  Dirreskrimum Polda Sulut Bantah Dugaan Permintaan Dana Operasional, Suryadi Tegaskan SP3 Sesuai Prosedur

“Kalau menurut saya sudah sesuai dengan tahapan atau SOP tentang penyidikan tindak pidana dan kemudian juga melalui mekanisme gelar yang dilakukan oleh penyidik dan diikuti oleh para pengawas eksternal sudah sesuai SOP yang ada di KUHAP,” tandasnya.

Bantah Permintaan Dana, Siapkan Langkah Hukum

Lebih lanjut, Suryadi menilai tuduhan permintaan dana operasional tidak masuk akal. Menurutnya, perkara tersebut sudah memiliki dasar putusan praperadilan dan rekomendasi gelar khusus Bareskrim Polri.

Ia juga meminta agar pihak yang menyampaikan tuduhan tersebut dapat menunjukkan bukti.

“Jangan membuat fitnah dengan laporan atau pemberitaan yang mengaburkan pokok persoalan kepastian hukum yang dilakukan penyidik Ditreskrimum Polda Sulut.”

Suryadi bahkan menyatakan akan menempuh langkah hukum apabila John Hamenda atau kuasa hukumnya tidak dapat membuktikan laporan tersebut.

“Kalau tidak ada bukti laporan tersebut maka akan kami tuntut balik.”

Dengan demikian, Suryadi menegaskan bahwa penghentian penyidikan perkara sengketa tanah Malalayang Satu merupakan tindak lanjut putusan praperadilan dan rekomendasi Biro Wassidik Bareskrim Polri.

ADP

Follow WhatsApp Channel www.jaguarinfo.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

DAW Terima Penghargaan dari Pemkab Minahasa Utara atas Dukungan Ketahanan dan Kesejahteraan Masyarakat
PT AHM dan DAW Gelar Riding Experience Vario 160, Semarakkan Hari Pahlawan di Sulawesi Utara
inDrive Manado Rayakan Natal Bersama Komunitas, Hadirkan Kebahagiaan dan Kepedulian
Pegadaian Manado Dorong Bank Sampah Jadi Sumber Penghasilan dan Investasi Emas
Pegadaian Manado Ajak Warga Pilah Sampah dari Rumah, Belajar dari Makassar
BI Sulut dan Bakamla RI Sambangi Empat Pulau, Hadirkan Layanan Penukaran Uang hingga Vaksinasi
BI dan Pemkot Kotamobagu Perkuat Pengendalian Inflasi Jelang Nataru 2026
Wakapolda Sulut Kunjungi SMK Negeri 1 Manado, Ajak Siswa Jauhi Kenakalan Remaja
Berita ini 18 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 23:49 WITA

DAW Terima Penghargaan dari Pemkab Minahasa Utara atas Dukungan Ketahanan dan Kesejahteraan Masyarakat

Sabtu, 21 November 2026 - 23:40 WITA

PT AHM dan DAW Gelar Riding Experience Vario 160, Semarakkan Hari Pahlawan di Sulawesi Utara

Sabtu, 21 November 2026 - 18:08 WITA

inDrive Manado Rayakan Natal Bersama Komunitas, Hadirkan Kebahagiaan dan Kepedulian

Sabtu, 21 November 2026 - 08:39 WITA

Pegadaian Manado Dorong Bank Sampah Jadi Sumber Penghasilan dan Investasi Emas

Sabtu, 21 November 2026 - 08:31 WITA

Pegadaian Manado Ajak Warga Pilah Sampah dari Rumah, Belajar dari Makassar

Berita Terbaru