Jaguarinfo.id, Kotamobagu – Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Utara bersama Pemerintah Kota Kotamobagu memperkuat sinergi pengendalian inflasi dan ketahanan pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026.
Upaya tersebut dibahas dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Kotamobagu Tahun 2026.
Kegiatan ini dibuka Wali Kota Kotamobagu, Weny Gaib. Hadir pula Wakil Wali Kota Rendy Virgiawan Mangkat, Deputi Kepala Perwakilan BI Sulawesi Utara Darmawan T. B. Hutabarat, unsur Forkopimda, instansi vertikal, perangkat daerah, serta anggota TPID Kota Kotamobagu.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam sambutannya, Weny Gaib menegaskan bahwa pengendalian inflasi menjadi prioritas pemerintah daerah.
Langkah ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.
“Pengendalian inflasi menjadi prioritas pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Karena itu, seluruh anggota TPID harus lebih responsif memantau perkembangan harga dan ketersediaan bahan pokok. Kami juga mendorong penguatan koordinasi lintas sektor agar langkah pengendalian inflasi berjalan cepat dan tepat,” ujar Weny.
Ia juga meminta seluruh anggota TPID mengidentifikasi potensi risiko sejak dini. Dengan demikian, pemerintah dapat mengambil langkah antisipasi sebelum terjadi gejolak harga.
Inflasi Kotamobagu Capai 7,05 Persen
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan BI Sulawesi Utara, Darmawan T. B. Hutabarat, memaparkan perkembangan inflasi Kota Kotamobagu pada Oktober 2026.
Berdasarkan data yang disampaikan, inflasi Kotamobagu tercatat sebesar 0,37 persen secara bulanan (mtm), 7,20 persen secara tahun kalender (ytd), dan 7,05 persen secara tahunan (yoy).
Angka tersebut berada di atas sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen (yoy).
Darmawan menjelaskan bahwa tekanan inflasi terutama berasal dari komoditas hortikultura. Beberapa komoditas yang memberikan tekanan harga antara lain cabai rawit, tomat, dan lemon.
“Tekanan inflasi Kota Kotamobagu terutama bersumber dari komoditas hortikultura, khususnya cabai rawit, tomat, dan lemon. Tantangan ini semakin kompleks dengan adanya fenomena El Niño sangat kuat yang diprakirakan berlangsung hingga awal 2027,” jelas Darmawan.
Ia menambahkan, kondisi kekeringan telah memengaruhi produktivitas hortikultura. Sementara itu, peralihan menuju musim hujan berpotensi mengganggu produksi akibat penyakit tanaman dan kerontokan bunga.
Dengan mempertimbangkan siklus tanam dan panen, tekanan harga komoditas hortikultura diperkirakan masih berlanjut hingga awal 2027.
Perkuat Produksi dan Distribusi Pangan
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, penguatan ketahanan pangan perlu dilakukan secara berkelanjutan.
Beberapa langkah yang menjadi perhatian meliputi rehabilitasi jaringan irigasi, optimalisasi lahan, penerapan teknologi pertanian adaptif terhadap perubahan iklim, serta penyediaan sarana dan prasarana mitigasi cuaca ekstrem.
Dari sisi distribusi, BI dan Pemkot Kotamobagu juga menekankan pentingnya penguatan infrastruktur serta konektivitas koridor pangan.
Termasuk di dalamnya penataan akses distribusi di Pasar 23 Maret dan optimalisasi neraca pangan sebagai sistem peringatan dini.
“Penguatan produksi pangan lokal dan kelancaran distribusi menjadi hal penting untuk menjaga ketahanan pangan. Selain itu, optimalisasi neraca pangan diperlukan sebagai sistem peringatan dini agar kebijakan pengendalian inflasi dapat dilakukan secara tepat sasaran,” tambah Darmawan.
Selain itu, posisi Kota Kotamobagu sebagai pusat perdagangan dan distribusi Bolmong Raya menjadi peluang untuk mengembangkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pangan.
BUMD tersebut diharapkan berperan sebagai agregator dan integrator pasokan dari berbagai sentra produksi. Dengan demikian, stabilitas pasokan dan harga pangan dapat lebih terjaga.
Melalui HLM TPID ini, Bank Indonesia bersama Pemerintah Kota Kotamobagu berkomitmen memperkuat koordinasi dan langkah pengendalian inflasi.
Sinergi tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas harga, mempertahankan daya beli masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan menjelang Nataru dan memasuki awal 2027.


















