Jaguarinfo.id, Manado – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulut Gorontalo resmi menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) TPAKD se-Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo. Pertemuan strategis ini berlangsung di NDC Hotel, Kamis 29/07/26.
Berbagai pemangku kepentingan menghadiri acara ini, mulai dari perwakilan pemerintah daerah, bupati dan wali kota, perwakilan Bank Indonesia, hingga industri perbankan.
Kepala OJK Sulut Gorontalo, Robert Sianipar, menyebut Rakorwil TPAKD ini menjadi momentum penting. Terutama untuk memperkuat sinergi lintas sektor demi percepatan akses keuangan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
”Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) merupakan forum koordinasi resmi bagi lembaga pemerintah Daerah, Regulator dan industri keuangan dalam program pengembangan ekonomi daerah, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta peningkatan inklusi keuangan. Saat ini TPAKD telah terbentuk dan dikukuhkan di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo,” ungkap Robert.
Selanjutnya, forum ini memiliki peran krusial dalam menghubungkan kebijakan pusat dengan potensi masing-masing daerah melalui program yang terfokus.
”Peran TPAKD semakin strategis dalam menjembatani kebijakan pusat dengan kebutuhan dan potensi daerah sekaligus menjadi katalisator nyata dalam mendukung program-program kerja pemerintah daerah melalui implementasi Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED),” jelas Robert.
Dukungan Rakorwil TPAKD pada Rencana Pembangunan Daerah
Pelaksanaan program kerja TPAKD juga menargetkan keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Hal ini sejalan dengan misi utama Sulawesi Utara dan Gorontalo untuk menstimulasi pendapatan masyarakat desa dan kota.
”Beberapa program TPAKD yang selaras dengan tujuan RPJMD, antara lain penyaluran kredit/pembiayaan ke sektor prioritas daerah (seperti pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata), perluasan akses layanan keuangan hingga ke pedesaan melalui agen Laku Pandai dan pengembangan Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di wilayah perdesaan, serta digitalisasi pembayaran daerah,” papar Robert.
Sebagai penutup, OJK mendorong kolaborasi aktif seluruh pihak. Sinergi yang kuat dari para kepala daerah tentu menjadi kunci utama dalam memastikan keberhasilan program inklusi keuangan bagi masyarakat luas.
