Jaguarinfo.id, Manado – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) bersama jajaran TNI dan Polri resmi menggelar Apel Tanggap Bencana guna menghadapi dampak El Nino. Kegiatan penting ini berlangsung di Lapangan Presisi Polda Sulut, Manado, pada Selasa (04/08/26).
Sinergi lintas instansi ini bertujuan mencegah risiko fatal dari fenomena kemarau panjang. Apel tersebut secara langsung menunjukkan keseriusan pemerintah merespons ancaman dampak El Nino di daerah.
Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus memimpin langsung apel kesiapsiagaan ini. Kapolda Sulut Irjen Pol Roycke Harry Langie, Pangdam XIII/Merdeka, serta para pemangku kepentingan turut hadir. Dalam amanatnya, Gubernur menegaskan komitmen bersama semua pihak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
”Hari ini kita berkumpul bukan sekadar untuk bersiap menghadapi potensi, melainkan menghadapi realitas yang sudah ada di depan mata. Berdasarkan data ilmiah terkini dari BMKG, wilayah Sulawesi Utara saat ini telah resmi memasuki fase El Nino dengan intensitas kuat hingga sangat kuat,” ujar Gubernur Yulius Selvanus.
Langkah Tegas Mitigasi Dampak El Nino di Sulut
Selanjutnya, Gubernur menjelaskan bahwa penurunan curah hujan memicu kemarau panjang. Akibatnya, masyarakat menghadapi berbagai ancaman nyata.
Ancaman tersebut meliputi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), penurunan debit air, hingga risiko gagal panen. Karhutla bahkan sudah melahap puluhan hektar lahan warga. Oleh karena itu, Presiden menginstruksikan seluruh jajaran agar bergerak proaktif dan mengubah pola penanganan menjadi mitigasi preventif.
Untuk mengatasi masalah ini, Gubernur memberikan arahan tegas kepada seluruh satuan tugas.
”BMKG, BPBD, dan kepolisian wajib menyinergikan pemantauan hotspot secara real-time. Hentikan dan atasi segala bentuk pembukaan lahan dengan cara membakar di seluruh pelosok desa/kelurahan, pastikan alutsista, armada pemadam, mobil tangki air, sarana medis, hingga alat berat dalam kondisi siap 100%. Komando di lapangan harus satu garis, responsif, dan tanpa sekat birokrasi,” ujar Gubernur.
Sebagai langkah tambahan, ia meminta Satgas Pangan dan Bulog menjaga stabilitas harga beras. Dinas PUPR dan BPBD juga wajib memprioritaskan pasokan air bersih bagi warga terdampak. Terakhir, penegak hukum harus menindak tegas pelaku pembakaran hutan secara sengaja.
