Jaguarinfo.id, Bitung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Utara terus memperkuat inovasi transaksi keuangan daerah. Mereka resmi meluncurkan QRIS PBB Bitung di Favehotel Bitung pada 11/08/26.
Inovasi ini menjadi langkah konkret Pemkot untuk mempercepat elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Kini, masyarakat bisa menikmati layanan pembayaran pajak digital dengan proses yang jauh lebih mudah dan cepat.
Wali Kota Bitung, Hengky Honandar memimpin langsung agenda High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Agenda penting ini turut menghadirkan Kepala Perwakilan BI Sulut Joko Supratikto, Kepala Bapenda Bitung Theo Rorong, Wakil Pemimpin BNI Wilayah 11 Jodi Aditya Perdana, serta Kepala Cabang Bank SulutGo Bitung James Lumintang. Selanjutnya, para pemangku kepentingan mengevaluasi kinerja digitalisasi daerah dan merancang strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Optimalisasi Pembayaran Pajak Digital untuk Kemudahan Publik
Kepala Perwakilan BI Sulut, Joko Supratikto, secara khusus menekankan pentingnya integrasi sistem dan tata kelola transaksi yang baik.
Ia juga mendorong edukasi masyarakat terkait pemanfaatan kanal pembayaran ini.
“Digitalisasi transaksi pemerintah daerah perlu diarahkan agar memberikan manfaat yang semakin nyata, baik dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat maupun dalam memperkuat transparansi, efisiensi, dan optimalisasi penerimaan daerah,” ujar Joko.
Sejalan dengan hal tersebut, Wali Kota Bitung Hengky Honandar menginstruksikan seluruh perangkat daerah agar mempercepat penerapan sistem elektronik secara menyeluruh. Ia menargetkan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui transparansi data.
“Digitalisasi penerimaan daerah harus berjalan seiring dengan peningkatan PAD dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegas Hengky.
Sebagai tindak lanjut, masyarakat kini cukup memindai kode QR melalui aplikasi ponsel pintar untuk menuntaskan kewajiban pajak. Selain itu, Bapenda Kota Bitung juga sudah menggunakan Sistem Informasi Pendapatan Asli Daerah (SIPAD) untuk mengelola administrasi pendapatan secara terintegrasi.
Oleh karena itu, Pemkot berharap inovasi QRIS PBB Bitung mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.
