Jaguarinfo.id, Minsel – Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) baru saja mengukir sejarah sebagai daerah pertama di Sulawesi Utara yang meresmikan Tim Kepatuhan BPJS Ketenagakerjaan. Langkah strategis ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan bagi para pekerja melalui sinergi ketat dengan Aparat Penegak Hukum (APH).
Kerja sama ini melibatkan Kejaksaan Negeri Minsel guna memastikan seluruh pemberi kerja menjalankan kewajibannya sesuai aturan yang berlaku. Kehadiran forum tersebut sekaligus menjadi sarana koordinasi yang efektif demi mewujudkan keadilan sosial bagi tenaga kerja di wilayah tersebut.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Manado, dr. Maulana Anshari Siregar, MKM, AAAK menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan wujud nyata kolaborasi lintas sektor. Terutama dalam hal pengawasan dan penegakan hukum bagi perusahaan yang belum patuh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Forum Kepatuhan ini menjadi wadah yang baik bagi BPJS Ketenagakerjaan, Kejaksaan Negeri, dan Pemerintah Daerah untuk menyatukan langkah dalam meningkatkan kepatuhan pemberi kerja. Sinergi ini sangat penting untuk mempercepat tercapainya Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,” ujar Maulana.
Sinergi Strategis Tim Kepatuhan BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan
Di sisi lain, forum ini akan berfokus pada pemetaan data kepatuhan secara berkelanjutan. Selain itu, para pihak juga akan aktif melakukan sosialisasi serta pendampingan hukum yang terintegrasi di lapangan.
“Melalui forum ini, para pihak akan bersama-sama melakukan pemetaan kepatuhan, mendorong kepesertaan aktif, serta melaksanakan sosialisasi, pendampingan, hingga langkah penegakan hukum secara terintegrasi dan berkelanjutan,” tambahnya.
Menanggapi hal itu, Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan memberikan dukungan penuh terhadap pembentukan tim ini. Mereka memandang langkah tersebut sebagai upaya preventif untuk meningkatkan kesadaran hukum para pemilik usaha di Minsel.
Sementara itu, Pemerintah Daerah Minsel berkomitmen menjadikan kebijakan ini sebagai pilar utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lewat sistem jaminan sosial yang inklusif, hak-hak dasar para buruh dan karyawan kini jauh lebih terjamin keselamatannya.
