Jaguarinfo.id, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan komitmen kuat melalui kebijakan OJK dukung program pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Strategi OJK ini berfokus pada penguatan daya tahan industri jasa keuangan agar tetap solid menghadapi tantangan global yang semakin dinamis. Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan arah kebijakan ini dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2026 di Jakarta, Kamis (5/2).
Pemerintah dan OJK menyepakati bahwa modalitas ekonomi Indonesia saat ini berada dalam posisi yang sangat tangguh. Friderica menjelaskan bahwa penguatan ketahanan sektor jasa keuangan menjadi prioritas utama melalui pemenuhan modal minimum bagi setiap lembaga. Selain itu, OJK mendorong pengembangan industri keuangan syariah serta penyempurnaan manajemen risiko siber yang lebih canggih.
“Kondisi fundamental perekonomian dan juga kinerja sektor jasa keuangan sangat solid menjadi modalitas yang sangat penting untuk kelanjutan kita ke depan. Kami berterima kasih atas seluruh program-program prioritas pemerintah,” ujar Friderica.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dukungan Sektor Jasa Keuangan bagi Program Strategis
Langkah nyata kebijakan OJK dukung program pemerintah terlihat dari penyaluran pembiayaan ke sektor-sektor krusial bagi masyarakat luas. Hingga akhir tahun lalu, sektor keuangan telah mengucurkan dana sebesar Rp149 triliun untuk pembangunan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Tidak hanya itu, ekosistem Makan Bergizi Gratis (MBG) juga mendapat suntikan dana Rp1,02 triliun guna mendukung unit pelayanan gizi.
OJK juga memperluas instrumen investasi berbasis emas melalui sistem bulion untuk mempercepat program hilirisasi nasional. Sinergi ini mencakup dukungan terhadap sistem kesehatan nasional melalui penguatan ekosistem asuransi bersama Kementerian Kesehatan.
Implementasi Kebijakan OJK Dukung Program Pemerintah Lewat Reformasi Pasar
OJK bersama pemangku kepentingan berkomitmen melakukan reformasi integritas pasar modal melalui pembentukan satuan tugas khusus. Langkah ini mencakup peningkatan kebijakan free float saham menjadi 15 persen serta transparansi kepemilikan saham di atas satu persen. Pemberantasan aktivitas keuangan ilegal juga menjadi fokus utama melalui kolaborasi dengan Indonesia Anti-Scam Centre.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengapresiasi langkah konkret OJK dalam menjaga stabilitas dan kredibilitas sektor keuangan. Airlangga meyakini bahwa sinergi antara pemerintah, OJK, dan Bank Indonesia akan terus menciptakan lapangan kerja baru. Perekonomian masa depan Indonesia akan sangat bergantung pada sektor keuangan yang mampu berkontribusi aktif bagi kesejahteraan masyarakat.
