Sumber : Bank Indonesia / Editor : Aldy Pascoal ( UKW 1792 )
Jaguarinfo.id, Sitaro – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Sulawesi Utara bersama Pemerintah Kabupaten Sitaro terus memperkuat digitalisasi transaksi QRIS Sitaro. Langkah strategis ini bertujuan untuk memperluas ekosistem pembayaran digital Kepulauan Sitaro melalui sosialisasi intensif kepada pelajar dan pedagang pasar. Sinergi ini terbukti efektif meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan teknologi finansial terbaru.
Bank Indonesia menggelar edukasi Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah serta pelindungan konsumen pada 11–12 Maret 2026. Kegiatan ini menyasar ratusan siswa SMA dan pedagang di Pasar Ampera Ulu Siau. Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) turut mendampingi proses pengenalan fitur keamanan transaksi elektronik ini.
Kepala Tim Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah BI Sulut, Ircham Andrianto Taufick, menjelaskan bahwa agenda ini merupakan upaya meningkatkan akseptasi publik. Pihaknya memperkenalkan kanal pembayaran ini untuk berbagai sektor publik mulai dari retribusi hingga ritel.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan akseptasi masyarakat Kabupaten Kepulauan Sitaro terhadap transaksi digital dengan memperkenalkan kanal pembayaran QRIS untuk pembayaran retribusi parkir, kebersihan, dan pasar. Selain itu, QRIS juga dapat dipergunakan untuk transaksi retail lainnya,” ujar Ircham.
Data terbaru menunjukkan pertumbuhan signifikan pada awal tahun 2026. Per 31 Januari 2026, jumlah merchant di wilayah ini mencapai 4.173 unit. Selain itu, volume transaksi menyentuh angka 35.919 kali dengan nilai fantastis sebesar Rp3,63 miliar hanya dalam satu bulan.
Angka tersebut naik drastis jika kita bandingkan dengan periode Januari 2025. Tahun lalu, transaksi hanya tercatat sebanyak 2.659 kali dengan nilai Rp466 juta. Kenaikan ini membuktikan bahwa digitalisasi transaksi QRIS Sitaro kini menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat setempat.
Manfaat Efisiensi Pembayaran Digital Kepulauan Sitaro
Penerapan sistem non-tunai memberikan keuntungan ganda bagi warga maupun pemerintah daerah. Masyarakat kini menikmati proses bayar yang lebih praktis tanpa perlu membawa uang tunai kembalian. Di sisi lain, pemerintah daerah dapat mengelola penerimaan retribusi secara lebih transparan dan akuntabel.
Selanjutnya, BI dan TP2DD berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan layanan ini. Ke depan, mereka akan menyasar lebih banyak sektor layanan publik agar akses keuangan digital semakin inklusif. Transformasi ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih modern dan cepat.
