Jaguarinfo.id, Boltara – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Sulawesi Utara resmi menyelenggarakan HLM TPID dan TP2DD Boltara.
Pertemuan strategis ini berlangsung pada 08/09/26 di Boroko. Sinergi ini bertujuan menjaga stabilitas harga sekaligus mendukung percepatan digitalisasi ekonomi keuangan daerah.
Bupati Boltara, Sirajudin Lasena, memimpin langsung jalannya kegiatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Turut hadir dalam acara tersebut Deputi Kepala KPwBI Sulut Purwanto, Manajer PEPK & LMS OJK SulutGo Toar Kaesar Dotulung, Kepala BPS Boltara Andi Alimuddin, serta unsur Forkopimda.
Di samping itu, Sirajudin menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat ketahanan pangan.
Langkah ini penting guna menghadapi tantangan perubahan iklim yang menekan pasokan komoditas cabai rawit dan beras premium.
”Kami mendorong peningkatan produktivitas pertanian melalui penerapan teknologi tabur benih langsung dengan hasil hingga 10,03 ton per hektare. Selain itu, kami berkomitmen penuh meningkatkan transaksi nontunai pada penerimaan pajak dan retribusi daerah,” ujar Sirajudin.
Strategi Pengendalian Inflasi dan Digitalisasi Boltara
Sementara itu, Deputi Kepala KPwBI Sulut Purwanto menyoroti perkembangan inflasi Sulawesi Utara. Ia memberi perhatian khusus pada tingginya Indeks Perkembangan Harga (IPH) Boltara akibat komoditas cabai rawit.
”Bank Indonesia bersama TPID terus memperkuat pengendalian inflasi melalui kerangka 4K. Kami mengoptimalkan Gerakan Pangan Murah, Fasilitasi Distribusi Pangan, dan Kerja Sama Antardaerah,” tegas Purwanto.
Selanjutnya, Purwanto juga mengapresiasi peningkatan Indeks ETPD Boltara Semester I 2026 yang mencapai 95,00 persen.
”Pemerintah Kabupaten Boltara perlu meningkatkan proporsi realisasi penerimaan dari kanal digital seperti QRIS dan mobile banking, sambil tetap mempertahankan pelayanan optimal di kanal konvensional,” tambahnya.
Sejalan dengan hal tersebut Manajer PEPK & LMS OJK SulutGo Toar Kaesar Dotulung, memaparkan peran OJK dalam memperkuat inklusi keuangan melalui ekosistem closed loop.
”OJK mendorong perluasan akses pembiayaan alat mesin pertanian lewat skema closed loop. Skema ini melibatkan pemda, pelaku usaha, offtaker, dan lembaga penjamin untuk mendukung petani,” kata Toar.
Kemudian, Andi menambahkan bahwa BPS siap mendukung analisis ekonomi melalui penyediaan data statistik pertanian, kemiskinan, dan IPH.
KPwBI Sulut menyerahkan rompi TPID kepada Pemkab Boltara sebagai simbol penguatan kolaborasi.
Rangkaian HLM TPID dan TP2DD Boltara ini juga meluncurkan QRIS untuk retribusi kesehatan di Puskesmas Buko, Tuntung, Bolangitang, Sangkub, Sangtombolang, dan Ollot. Pelaksana juga memberikan apresiasi bagi wajib pajak digital tertinggi dan menyerahkan bantuan pakan ternak kepada 10 kelompok tani.
Upaya komprehensif ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga sekaligus memajukan kesejahteraan masyarakat Boltara.
