Jaguarinfo.id, Jakarta – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI akhirnya mengambil langkah tegas terkait polemik LCC Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Pihak penyelenggara secara resmi menonaktifkan seluruh dewan juri dan pembawa acara (MC) yang bertugas dalam kompetisi tersebut.
Keputusan ini menyusul gelombang protes netizen setelah video penilaian kontroversial di media sosial viral sejak beberapa hari terakhir.
Selain memberikan sanksi internal, Sekretariat Jenderal MPR RI juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mereka mengakui ada kelalaian dalam proses penilaian yang memicu kegaduhan publik. Pihak panitia merasa perlu melakukan tindakan cepat demi menjaga integritas lomba.
Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap sistem lomba kini tengah berjalan.
Kronologi Ketidakadilan Penilaian dalam Polemik LCC Empat Pilar MPR RI 2026
Hal ini bermula saat sesi rebutan pada babak final di Pontianak, Selasa (12/5/2026).
Saat itu, juri memberikan pertanyaan tentang lembaga yang memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK.
Peserta dari Grup C (SMAN 1 Pontianak) menjawab pertanyaan tersebut dengan cepat. Namun, dewan juri justru menyalahkan jawaban mereka dan memberikan poin minus.
Tak berselang lama, Grup B (SMAN 1 Sambas) memberikan jawaban yang identik secara substansi. Anehnya, juri justru mengesahkan jawaban tersebut dan memberikan nilai penuh sepuluh poin.
Perbedaan perlakuan inilah yang kemudian memicu protes keras dari siswi perwakilan Grup C, Josepha Alexandra atau Ocha. Ia mempertanyakan letak kesalahan timnya karena merasa substansi jawaban mereka sama persis.
Respons Tegas MPR RI Terhadap Kesalahan Penilaian Juri
Menyikapi kontroversi lomba cerdas cermat ini, MPR RI merilis pernyataan tertulis untuk meredam situasi.
“MPR RI melalui Sekretariat Jenderal MPR RI menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian dewan juri,” tulis keterangan resmi tersebut.
Pihak panitia memastikan bahwa juri dan MC tidak akan bertugas lagi dalam rangkaian kegiatan ini.
Langkah tersebut bertujuan agar pelaksanaan lomba selanjutnya berlangsung lebih transparan dan objektif.
Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, menegaskan bahwa pihaknya sangat menghargai atensi besar dari masyarakat.
Menurutnya, panitia sedang menelusuri seluruh aspek teknis untuk memperbaiki mekanisme verifikasi jawaban.
Mereka berkomitmen agar tata kelola keberatan peserta bisa lebih akuntabel ke depannya. Dengan demikian, insiden serupa tidak akan terulang kembali pada tingkat nasional.
